00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192602 20260127074203 0010-0126001047 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / Maromon, Yansen Alther Maromon, Yansen Alther 12 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24105 Hutasoit, Imelda Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 362.195 986 874 362.195 986 874 MAR c Kesehatan Masyarakat Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi pemangku kepentingan dan strategi implementasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori Ansell and Gash (2008). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap interaksi pemangku kepentingan dan implementasi program. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting belum optimal. Dimensi kondisi awal menunjukkan keterbatasan kesetaraan dan partisipasi aktif antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif telah diupayakan melalui pertemuan rutin, namun belum sepenuhnya efektif. Desain kelembagaan memperlihatkan adanya berbagai peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, tetapi kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik untuk program. Proses kolaborasi telah menunjukkan beberapa capaian melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendampingan keluarga berisiko, dan pendidikan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berbasis pangan lokal. Namun, koordinasi lintas sektor masih lemah dengan kecenderungan masingmasing lembaga bekerja secara terpisah. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Malaka memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian menyarankan perlunya penyusunan SOP yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malaka. Kata kunci: Collaborative Governance; Stunting; Pemangku Kepentingan; Koordinasi Lintas Sektor