00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192610 20260128084051 0010-0126001055 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM FOOD ESTATE DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / Sagala, Jonathan Parulian Sagala, Jonathan Parulian 14 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/24908 Liauw, Gasper Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2025 338.109 598 343 2 338.109 598 343 2 SAG p Ekonomi Pertanian Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program Food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, diluncurkan sebagai upaya strategis meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, implementasinya dihadapkan pada kegagalan panen, deforestasi, banjir, dan minimnya partisipasi masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program food estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Metode: Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan studi dokumen, dengan analisis berbasis teori peran Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator). Informan yang dipilih berjumlah enam orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian, Camat Kecamatan Sepang, Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Kepala Desa Tewai Baru, dan warga masyarakat Desa Tewai Baru. Informan tersebut dipilih dengan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki kewenangan, pengalaman, dan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan program Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan: (1) Regulator: Pemerintah Daerah tidak membentuk regulasi spesifik karena ketiadaan master plan dari Kementerian Pertahanan sebagai penanggung jawab program, menyebabkan ketidakjelasan alokasi anggaran dan kebijakan pendukung. (2) Dinamisator: Sosialisasi telah dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat rendah akibat upah tidak kompetitif dibanding sektor pertambangan serta kurangnya keterlibatan dalam perencanaan. (3) Fasilitator: Dukungan terbatas pada pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tanpa intervensi teknologi atau pengelolaan lahan berkelanjutan. Kesimpulan: Kesimpulannya adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan program Food Estate belum optimal. Kata Kunci: Food estate, Kabupaten Gunung Mas, Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah, Rencana Induk.