00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192649 20260128101024 0010-0126001094 AKSESIBILITAS PELAYANAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU / Refaldo Ramadhan Refaldo Ramadhan 16 http://eprints.ipdn.ac.id/24359 Pusung, Piet Hein Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2025 352.160 959 814 36 352.160 959 814 36 REF a Administrasi Perkotaan Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Batam, khususnya dalam hal penerbitan Kartu Keluarga (KK), masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, terutama di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang. Meskipun cakupan penerbitan KK terus meningkat secara kuantitatif dari tahun ke tahun, masih terdapat kesenjangan akses layanan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan sarana transportasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembaruan data kependudukan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pelayanan pembuatan KK di wilayah kepulauan Kota Batam masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan 3 dimensi yang digunakan masih menunjukkan hasil yang kurang baik dari semua dimensi. Faktor penghambat utama adalah jauhnya jarak tempuh menuju Disdukcapil, tingginya biaya transportasi laut dan darat, serta waktu tempuh yang lama. Selain itu, ditemukan pula hambatan non-fisik seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kuatnya budaya “tiba masa tiba akal”, cuaca buruk yang mempengaruhi jaringan dan listrik, serta praktik percaloan dalam pengurusan KK. Kesimpulan: Aksesibilitas pelayanan pembuatan KK di wilayah kepulauan Kota Batam masih tergolong rendah. Untuk itu perlu meningkatkan aksesibilitas pelayanan KK secara merata di wilayah kepulauan, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif seperti penyediaan transportasi dinas, penjadwalan layanan keliling yang lebih intensif, dan edukasi publik yang konsisten agar kesadaran masyarakat meningkat. Kata Kunci: Aksesibilitas, Kartu Keluarga, Kepulauan, Administrasi Kependudukan