00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192664 20260128104311 0010-0126001109 STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PADA PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN LAHAT / Muhammad Yusuf Fadhilah Muhammad Yusuf Fadhilah 14 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/24763 Afif Syarifudin Yahya Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2025 352.409 598 161 22 352.409 598 161 22 MUH s Keuangan Administrasi Negara Permasalahan: : Kompleksitas fundamental dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan integrasi sistem perencanaan dengan sistem penganggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih program sebesar 15% pada berbagai kategori pembangunan daerah, keterlambatan penyusunan dokumen selama 2-3 bulan, rendahnya penyerapan anggaran yang hanya mencapai 60% hingga triwulan III, serta munculnya temuan perencanaan dengan status "dikembalikan" dalam sistem MUSRENBANG. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam penguatan koordinasi kelembagaan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sistem perencanaan penganggaran terintegrasi di Kabupaten Lahat. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap 9 informan kunci meliputi Pj Bupati, Sekretaris Daerah, kepala badan terkait, dan administrator SIPD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori manajemen strategi David (2020) yang mencakup dimensi formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa strategi penguatan koordinasi kelembagaan telah relatif efektif melalui pengembangan platform SIPD, standardisasi prosedur, sistem peringatan dini deteksi tumpang tindih program, dan pembentukan tim koordinasi khusus. Namun, masih terdapat tantangan dalam adaptasi kebijakan dan dinamika politik, dengan faktor pendukung berupa komitmen kepemimpinan yang kuat, kolaborasi antar-organisasi, dan pengembangan infrastruktur TI, sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur TI yang belum memadai di beberapa OPD, resistensi terhadap perubahan, serta kesenjangan komunikasi eksekutif-legislatif. Kesimpulan: Strategi penguatan koordinasi kelembagaan menghasilkan perbaikan signifikan berupa berkurangnya keterlambatan dokumen, meningkatnya penyerapan anggaran, percepatan proses revisi, berkurangnya tumpang tindih program, dan peningkatan kualitas perencanaan, meskipun diperlukan komitmen politik yang berkelanjutan melampaui siklus lima tahunan serta transformasi digital yang komprehensif untuk kesuksesan jangka panjang. Kata kunci: Strategi; Koordinasi Kelembagaan; Sistem Perencanaan Penganggaran Terintegrasi; SIPD; Pemerintah Daerah