00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192684 20260128112806 0010-0126001129 KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA / Kharisma Ananda Kharisma Ananda 12 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23939 Simangunson, Fernandes Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 331.136 598 483 1 331.136 598 483 1 KHA k Kekurangan Tenaga Kerja Permasalahan (GAP) Adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan realita yang terjadi di lapangan. Terlihat dari data tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan, sedangkan Kota Kendari justru mengalami peningkatan, menjadikannya daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di provinsi tersebut. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori oleh Hasan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Pegawai Fungsional Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Pegawai Fungsional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Pengusaha, Balai Pelatihan, dan Masyarakat Pengangguran. Hasil/Temuan: hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam penurunan pengangguran di Kota Kendari telah berjalan pada sejumlah aspek penting, koordinasi dilakukan antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan perusahaan swasta, lembaga pelatihan, dan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan informasi yang dapat diakses masyarakat, rendahnya pengalaman kerja, masuknya pencari kerja dari luar daerah dan belum meratanya distribusi peluang kerja. Upaya mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja, pemberian layanan pendaftaran kartu AK-1, pelaksanaan job fair, kemitraan aktif dengan perusahaan dan lembaga pelatihan, serta optimalisasi platform daring. Kesimpulan: Koordinasi pemerintahan dalam penurunan angka pengangguran telah berjalan baik hingga saat ini. Seluruh indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, telah melakukan upaya koordinasi secara terpadu dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta. Namun masih diperlukan evaluasi dan peningkatan dari program yang telah ada, karena pada tahun 2024 angka pengangguran di Kota Kendari masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kata Kunci: Koordinasi Pemerintahan, Tingginya Tingkat Pengangguran, Kurangnya Lapangan Pekerjaan, Kota Kendari