00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192697 20260128114611 0010-0126001142 KOMUNIKASI PEMERINTAHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BANJARAN KEC. MAJA KAB. MAJALENGKA PROV. JAWA BARAT / Putri Nur Illahi S. Putri Nur Illahi S. 14 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22277 Anwar Rosshad Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.170 959 824 55 352.170 959 824 55 PUT k Administrasi desa Permasalahan/latar belakang (GAP): Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa di Desa Banjaran Kec.Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya Tingkat kehadiran anggota BPD dalam musyawarah desa yang hanya mencapai 53%, serta masih adanya program Pembangunan desa yang tidak disetujui oleh BPD karena kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Padahal, komunikasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut dangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Banjaran Kec. Maja Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan. Hasil/Temuan: Komunikasi pemerintahan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya koordinasi rutin, keterbatasan akses terhadap informasi pemerintahan, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat, serta perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Meskipun terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan secara formal dan informal, namun belum mampu menciptakan sinergi yang harmonis dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Kesimpulan: Komunikasi pemerintahan antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Banjaran masih belum optimal karena terkendala oleh kurangnya keterbukaan informasi, koordinasi yang tidak terstruktur, dan minimnya partisipasi aktif masyarakat. Perlu adanya perbaikan sistem komunikasi internal antar lembaga serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar komunikasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pembangunan desa secara partisipatif. Kata Kunci: Komunikasi pemerintahan, BPD, Kepala Desa, koordinasi, partisipasi masyarakat.