00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192703 20260128120119 0010-0126001148 PENGEMBANGAN E GOVERNMENT MELALUI WEBSITE KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG / Ningmabin, Mutki Januarius Ningmabin, Mutki Januarius 14 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/24807 Nainggolan, Ruth Roselin E. Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2025 658.403 809 598 818 3 658.403 809 598 818 3 NIN p Manajemen Informasi Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan halaman web pada situs Web Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang belum terisi data dan informasi (masih kosong). Informasi yang disajikan dalam Situs Web masih belum up to date. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan e government melalui website Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan upaya pengembangan e government menurut Teori JFK Harvard School. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (5 informan), observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan e-Government melalui website Kabupaten Pegunungan Bintang masih menghadapi berbagai hambatan pada tiga elemen kunci. Pada aspek support, belum tersedia kerangka hukum yang jelas serta minimnya sosialisasi baik ke internal birokrasi maupun kepada masyarakat. Pada aspek capacity, ditemukan keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur pendukung seperti perangkat digital dan ruang khusus, serta rendahnya partisipasi dan kesiapan sumber daya manusia, meskipun sudah ada pelatihan. Sementara pada aspek value, website pemerintah daerah belum memberikan manfaat optimal kepada masyarakat karena belum terintegrasi dengan fitur layanan pengaduan maupun sistem pembayaran daring, dan belum mendorong interaksi dua arah. Kesimpulan: Secara umum, pengembangan eGovernment melalui website Kabupaten Pegunungan Bintang masih berada pada tahap awal dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi pendukung, terbatasnya kapasitas keuangan dan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat akibat tidak adanya fitur layanan yang relevan dan interaktif. Implementasi e-Government yang efektif memerlukan dukungan regulasi yang kuat, penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi yang memberikan nilai nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat. Kata kunci: E-Government, Website Pemerintah, Pelayanan Publik,