00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192723 20260128011413 0010-0126001168 PERAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI / Panggabean, Yoga Narendra Panggabean, Yoga Narendra 13 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23481 Tan, Anselmus Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 363.109 598 128 1 363.109 598 128 1 PAN p Keamanan dan Keselamatan Umum Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi ideal mengenai peran Satlinmas berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dengan realitas pelaksanaan di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Secara ideal, Satlinmas seharusnya terdiri dari anggota usia produktif, berpendidikan layak, serta mendapat pelatihan dan fasilitas yang memadai. Namun, di lapangan, sebagian besar anggota berusia di atas 60 tahun, 13 orang tidak bersekolah, dan pelatihan serta dukungan fasilitas sangat terbatas. Sementara itu, kasus gangguan ketertiban dan bencana alam terus meningkat, menunjukkan perlunya optimalisasi peran Satlinmas secara sistemik. Tujuan: Menganalisis peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), yang terdiri dari lima unsur: expectation (harapan), norm (norma), performance (pelaksanaan), evaluation (penilaian), dan sanction (sanksi). Teori ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara harapan terhadap peran Satlinmas dan pelaksanaannya di lapangan, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas peran tersebut. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran Satlinmas belum berjalan optimal. Pada dimensi expectation, harapan dari pemerintah agar Satlinmas menjadi pelindung utama di desa belum sepenuhnya tercapai, meskipun terdapat praktik baik di Desa Kuta Tengah dan Lae Nuaha. Pada dimensi norm, regulasi pendanaan dan operasional belum diterapkan sesuai aturan, dan dukungan pemerintah daerah masih minim. Dalam hal performance, kegiatan Satlinmas masih bersifat insidental tanpa program kerja rutin, dan sangat bergantung pada inisiatif desa. Dimensi evaluation menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara informal oleh kepala desa dan pembina, namun belum dilengkapi sistem reward dan sanksi yang terstruktur. Pada dimensi sanction, belum ada mekanisme sanksi formal bagi anggota yang tidak aktif, sehingga penegakan kedisiplinan lemah. Kesimpulan: Diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal pembinaan, penyediaan fasilitas, dan kebijakan yang mendukung profesionalisme Satlinmas. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja rutin, dan peningkatan koordinasi antar instansi untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi. Kata kunci: Satlinmas, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat