00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192736 20260128014454 0010-0126001181 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN JAYAPURA / Marthin Adelberth Sesa Marthin Adelberth Sesa 13 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24786 Baharuddin Thahir Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 353.530 959 881 73 353.530 959 881 73 MAR i Program untuk Kesejahteraan Rakyat Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan kemiskinan yang serius. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi faktor utama tingginya angka kemiskinan, khususnya di kalangan Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Kabupaten Jayapura. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam upaya mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif mampu mendeskripsikan topik dengan rinci dan mendalam sehingga masalah dapat dianalisis dengan lebih baik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dilakukan triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Infoman yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 13 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Hasil/Temuan: penelitian ini mengahasilkan beberapa temuan dianalisis menurut dimensi, pada dimensi standar dan tujuan kebijakan sudah terdapat standar yang jelas serta tujuan yang juga terarah, pada dimensi sumber daya kebijakan masih belum memadai karena banyak infrastruktur dan sarana yang belum optimal, pada dimensi Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi sudah terdapat komunikasi yang cukup baik dalam segi capacity building, pada dimensi karakteristik agen pelaksana masih belum optimal dilihat dari segi pengalaman dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pada dimensi Sikap dan Kecenderungan Pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik antar pemerintah, pada dimensi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politikmasih belum kondusif mengingat tingginya tingkat kerawanan kondisi di Jayapura. Kesimpulan: Secara umum pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta belum meratanya pemahaman pemangku kepentingan terhadap substansi kebijakan Otonomi khusus. KataKunci:Otonomi Khusus, Kemiskinan, Orang Asli Papua.