00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192781 20260129084850 0010-0126001226 OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI ELEKTRONIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (E-PBB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT / Salelatu, Marchela Violeta Salelatu, Marchela Violeta 11 : Ilus Ika Agustina Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 336.259 852 24 336.259 852 24 SA o pajak Permasalahan/Latar Belakang (GAP): PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD di Kabupaten Seram Bagian Barat yang karakteristik wilayahnya meliputi pesisir, pegunungan, dan pulau-pulau, sehingga menyulitkan Bapenda dalam menggali potensi pajak. Wajib pajak di daerah terpencil menghadapi kendala transportasi dan biaya. Mengatasi hal ini, Bapenda meluncurkan inovasi pembayaran pajak online melalui Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB). Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis induktif. Data diperoleh melalui purposive dan snowball sampling, dengan wawancara mendalam terhadap 12 informan dari Bapenda, petugas pajak, dan wajib pajak, serta didukung observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Regulasi yang tepat mendukung pengelolaan pajak yang tertata, namun pemahaman wajib pajak masih terbatas dan cenderung menjalankan kewajiban secara rutin tanpa pemahaman mendalam. Kualitas petugas pajak pun perlu ditingkatkan, sementara insentif dan fasilitas operasional masih kurang. Hingga 2024, pengguna E-PBB baru mencapai 175 wajib pajak (0,43%) dari total wajib pajak PBB-P2. Kesimpulan: Optimalisasi penerimaan PBB-P2 melalui E-PBB di Kabupaten Seram Bagian Barat belum maksimal, terlihat dari rendahnya pemanfaatan (0,43%) dan hanya satu dari enam indikator yang terpenuhi. Hambatannya mencakup rendahnya literasi digital, kurang sosialisasi, serta keterbatasan kompetensi dan fasilitas petugas pajak. Pemerintah daerah berupaya memperbaiki melalui pelatihan, peningkatan fasilitas, dan edukasi digital. Kata kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, PAD, Keuangan Publik -