00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192789 20260129091144 0010-0126001234 PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN, PELATIHAN, PERMODALAN, DAN PEMASARAN USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG / Muhammad Aditya Bima Atmaja Muhammad Aditya Bima Atmaja 12 : Ilus Hendrawati Hamid Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 338.642 598 265 2 338.642 598 265 2 MUH p usaha mikro Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Produktivitas pelaku usaha mikro di Kota Semarang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya pelaku usaha mikro dalam memasarkan usahanya, minimnya akses terhadap modal, kesulitan dalam penyediaan bahan baku, serta rendahnya daya beli masyarakat. Padahal, sudah terdapat program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran (4P) yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran dinas dalam menyelenggarakan program tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkannya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara melalui purposive sampling yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan program 4P dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, katalisator, dan enabler. Dari kelima dimensi tersebut, peran dinas dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya penyuluh lapangan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan. Kendala dari sisi masyarakat antara lain inkonsistensi pelaku usaha dan kredit yang bermasalah. Kesimpulan: Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sudah berjalan cukup baik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dinas melakukan berbagai upaya, seperti menjalin kerja sama dengan pihak swasta, mengalokasikan anggaran secara bijak dan transparan, meningkatkan frekuensi penyuluhan perizinan, menjalankan program jemput bola untuk menampung keluhan dan harapan pelaku usaha, membentuk komunitas pelaku usaha mikro, serta menyediakan saluran bantuan, pelayanan, dan pengaduan terkait seluruh kegiatan program. Kata kunci: Usaha Mikro, Peran, Pemberdayaan -