00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192843 20260129112714 0010-0126001288 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN SMART CITY : (Studi Kasus di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur) / Angelya Deanita Andriana Putri Angelya Deanita Andriana Putri 11 : Ilus Restu Widyo Sasongko Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 336013 336013 ANG i keuangan daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan Smart City. Tujuan: untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pelaporan keuangan daerah untuk mewujudkan Smart City. Metode: metode yang digunakan peneliti adalah Peneliti memilih pendekatan penelitian quasi-qualitative induktif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini memilih informan sebanyak empat orang menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari hingga 25 Januari tahun 2025. Hasil/Temuan: temuan yang diperoleh yakni pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan komponen penting dalam mewujudkan smart city, di mana tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi SIPD, termasuk lamanya proses input data yang menjadi hambatan dalam pengoperasian sistem. Kesimpulan: Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pelaporan keuangan daerah di Kota Surabaya itu telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meskipun sistem ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Kata Kunci: Implementasi, smart city, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pelaporan keuangan, pengelolaan keuangan daerah. -