00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193012 00202/IPDN/2026 20260203010135 0010-0226000096 ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : - / NABILA AL ZAHRAH NABILA AL ZAHRAH - 20 : Ilus ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17202 Komedi Sumedang : IPDN, 2024 336.013 598 2422 336.013 598 2422 NAB a - Keuangan Negara di Suatu Provinsi atau Daerah Tertentu Pengelolaan keuangan Kota Bekasi berfokus pada rendahnya PAD dan ketergantungan pada dana transfer, dipengaruhi oleh penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan terpisah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan analisis pendapatan daerah yang mencakup kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan potensi PAD sebagai implementasi desentralisasi fiskal. Tujuan : menganalisis pendapatan daerah untuk memahami kontribusi PAD dalam meningkatkan kemandirian Kota Bekasi. Metode : Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pegawai BPKAD dan Bapenda, serta data sekunder dari LRA Kota Bekasi. Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan deskripsi data dengan analisis rasio pendapatan. Hasil/Temuan: penelitian menunjukkan tingkat kemandirian Kota Bekasi rata-rata 72% dengan pola hubungan partisipatif selama lima tahun terakhir, namun rasio ketergantungan keuangan daerah rata-rata 55,27% dengan kriteria ketergantungan sangat tinggi. Pertumbuhan Pendapatan Daerah juga mencapai 4,32% selama periode lima tahun, meskipun mengalami fluktuasi tahunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa hanya beberapa jenis pajak, seperti pajak restoran dan pajak BPHTB, yang memiliki potensi prima di Kota Bekasi dengan proporsi lebih dari satu. Kesimpulan Kemandirian di Kota Bekasi memang belum tercapai sepenuhnya karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi namun Kota Bekasi memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian keuangannya dengan memperbaiki efektivitas pendapatan asli daerah. Hal ini akan membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.