00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193032 20260203015202 0010-0226000116 PENGAMANAN ASET TETAP BERUPA TANAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG : - / Gesit Bagas Kuncoro Gesit Bagas Kuncoro - 11 : - ; - - - Sumedang : IPDN, 2024 352.48 598 321 2 352.48 598 321 2 GES p - Anggaran Administrasi Negara Salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik adalah dengan pengelolaan aset yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Aset harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam pengelolaannya karena salah satu permasalahan pengelolaan aset terdapat pada proses pengamanannya, yang dimana dapat menyebabkan aset tersebut dikuasai oleh pihak lain. Pemerintah Kota Singkawang juga memiliki permasalahan pada pengamanan aset khususnya aset tanah, dimana masih banyak aset tanah yang belum bersertifikat yaitu sebanyak 1.347 dari 1.662 aset tanah dengan 2 jumlah paling banyak terdapat pada aset tanah jalan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan, hambatan, serta upaya BPKAD Kota Singkawang dalam pengamanan aset tetap berupa tanah di Kota Singkawang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap teori Suwanda (2015) mengenai pengamanan aset/barang milik daerah. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengamanan aset tetap berupa tanah, BPKAD Kota Singkawang telah melaksanakan sesuai dengan Teori Suwanda (2015) walaupun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan aset tetap tanah yang dilakukan BPKAD Kota Singkawang sudah baik mulai dari pengamanan fisik, pengamanan administrasi, maupun pengamanan hukum. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yaitu belum lengkapnya dokumen yang berakibat terhambatnya pembuatan sertifikat yang diajukan BPKAD, adanya perbedaan antara data aset tetap tanah yang tercatat dengan kondisi rill di lapangan, kurangnya Sumber Daya Aparatur. Sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut berupa melaksanakan pemantauan langsung dalam melengkapi dokumen yang diajukan BPKAD, melaksanakan peninjauan ulang terhadap data yang tercatat dengan kondisi rill di lapangan, melakukan rekrutmen pegawai Aparatur Sipil Negara serta memberikan pendidikan dan pelatihan. -