00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193113 20260204120655 0010-0226000197 FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU / Talaohu, Muhammad Mu’min M. Talaohu, Muhammad Mu’min M. - 12 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16994 Sumedang : IPDN, 2024 363.7 363.7 TAL f - Masalah Lingkungan Dengan bertambahnya penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat hal ini juga akan berdampak pada semakin meningktanya volume sampah yang diha87usilkan. Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang larangan membuang sampah serta mengatur keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon dan faktor penghambat serta upaya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon. Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dinalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil/Temuan : Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah telah berjalan namun belum optimal. Kesimpulan : Fungsi pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta melaksanakan patroli dan pengaduan dari masyrakat, namun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dengan baik. Artinya proses pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal. Target yang diharapkan adalah berkurangnya permasalahan dalam hal persampahan. Namun kenyataannya masih ada masyarakat Kota Ambon yang melanggar dengan masih adanya beberapa oknum yang suka membuang sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasana, kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja, dan Anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat berjalannya fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah. Saran yang diberikan penulis adalah meningkatkan sinergitas dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta, mensosialisasikan mengenai perda yang berlaku kepada masyarakat maupun anggota Satuan Polisi Pamong secara konsisten, serta melakukan pengajuan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di lapangan.