00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193116 20260204121104 0010-0226000200 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ODGJ TERLANTAR DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN / Angga Arista Angga Arista - 14 hlm : Ilust ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19000 Dwi Putri Yuliani Sumedang : IPDN, 2024 616.895 981 614 2 616.895 981 614 2 ANG c - Gangguan Kejiwaan Penelitian ini berangkat dari masalah mengenai ODGJ yang terlantar diwilayah Kabupaten Muara Enim. Keterlibatan lintas sektoral sangat diharapkan dalam dalam penangan masalah ini, yang mana agar mereka dapat mendapatkan pelayanan yang tepat, dan terciptanya keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Namun sayangnya, penanganan tersebut belum optimal dikarenakan belum terjalinnya suatu hubungan sektoral yang kuat baik dari masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam menangani kasus ini. Tujuan: penelitian ditujukan untuk mengkaji mekanisme yang tepat dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim, dengan menggunakan konsep Collaborative Governance serta mengetahui faktor pendorong dan juga faktor penghambatnya. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah Teori Collaborative Governance yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash. Metode: Dalam proses pengkajian peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil kajian yang peneliti lakukan pada penelitian ini didapati bahwa eksklusivitas masing-masing sektor dan kondisi sumber daya yang berbeda, yang dipertemukan dengan objek masalah pada penelitian ini yakni ODGJ terlantar, menjadi faktor utama dalam mendorong adanya suatu tindak kolaboratif antara masing-masing sektor dalam menangani masalah ODGJ terlantar ini. Namun disamping faktor pendorong tersebut, masih ditemukan faktor penghambat seperti pengalokasian dana dalam penanganan ODGJ terlantar ini oleh masing-masing sektor dan adanya permasalahan dasar seperti sulitnya upaya mengendalikan kondisi emosional dari pengidap saat diamankan serta belum ada SOP khusus dalam hal penanganan masalah ini. Masalah-masalah ini dapat menjadi faktor yang mengganggu kelancaran tindak kolaboratif antar sektor yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus oleh masing-masing sektor dalam menghadapi masalah ini agar tidak menjadi kendala berkepanjangan dalam upaya kolaboratif yang dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar itu sendiri. Kesimpulan: Berdasarkan penelitian ini, diketahui tindak kolaboratif dalam penanganan ODGJ terlantar sudah dapat dilaksanakan, namun lintas sektoral yang terlibat masih perlu memperhatikan langkah komprehensif dalam menangani faktor penghambat yang telah peneliti jabarkan pada penelitian ini.