00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193118 20260204121421 0010-0226000202 STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT / Nila Wardani Nila Wardani - 14 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18451 Gradiana Tefa Sumedang : IPDN, 2024 362.735 983 232 362.735 983 232 NIL s - Anak Jalanan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan anak jalanan yang 99% mengonsumsi narkoba dan menjadi korban kekerasan jalanan. Masalah keberadaan anak jalanan di Kota Pontianak dan bahaya yang mereka hadapi menunjukkan perlunya pembinaan oleh dinas sosial agar anak jalanan tidak kembali lagi ke jalanan. Dalam melakukan pembinaan dinas sosial perlu menentukan strategi yang tepat agar pembinaan lebih optimal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, faktor penghambat, dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Metode: penelitian ini menggunakan teori Jack Kooten (dalam Salusu: 1996) yang mengkaji strategi menjadi empat dimensi yaitu Strategi organisasi, Strategi program, Strategi pendukung sumber daya, dan Strategi kelembagaan. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis induktif. Hasil/Temuan: Temuan bahwa Dinas Sosial Kota Pontianak bekerja sama dengan beberapa stakeholder dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan, namun sarana olahraga di PLAT masih kurang baik. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa startegi Dinas Sosial Kota Pontianak dalam pembinaan anak jalanan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat belum optimal. Terdapat beberapa hambatan berupa visi misi yang belum jelas, belum ada payung hukum tentang Rumah Singgah, keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, dan kurangnya sarana dan prasarana. Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah melaksanakan visi misi Pemerintah Kota Pontianak dengan disesuaikan dengan tugas dan fungsi, mengajukan pembentukan payung hukum tentang Rumah Singgah, melakukan kerja sama tanpa biaya dan efisiensi reunifikasi anak jalanan, pemberian beban kerja lebih kepada pegawai, dan mengajukan permintaan sarana dan prasarana kepada pemerintah kota.