00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193121 20260204121748 0010-0226000205 PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN POSO / Gebryana Yuniastuti Manasa Gebryana Yuniastuti Manasa - 13 Hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17474 Lilis Sholihah Sumedang : IPDN, 2024 352.175 984 441 352.175 984 441 GEB p - administrasi desa Kabupaten Poso adalah Salah satu Kabupaten yang memilki keberagaman dari suku, budaya dan sosial. Namun dibalik keberagaman itu menjadikan hubungan masyarakat dan pemerintah khususnya di tingkat desa masih menjadi tantangan serius. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Penelitian ini dianalisi dengan teori Peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri dan Santoso (2003) yang meliputi : peran sebagai Kebijakan, peran sebagai Strategi, peran sebagai Alat Komunikasi, peran sebagai Penyelesaian Sengketa, peran sebagai Alat Terapi. Metode: Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak terkait. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama ketidakharmonisan yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa adalah kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa. Kesimpulan: Upaya yang saat ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan kapasitas dan integritas pemerintah desa melalui pelatihan pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa serta memberikan pelatihan mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.