00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193125 20260204122317 0010-0226000209 ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA : - / Reksal Fadillah Reksal Fadillah - 11 : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17965 Komedi Sumedang : IPDN, 2024 336.013 598 485 1 336.013 598 485 1 REK a - Keungan Daerah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton masih jauh dari dana transfer pusat, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. Analisis kinerja pendapatan daerah menjadi penting untuk merancang strategi meningkatkan sektor pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Faktor penghambat, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Metode: Metode yang digunakan dalam 2 penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kinerja pendapatan daerah menurut anilisis varians anggaran pendapatan sudah baik, analisis pertumbuhan pendapatan sudah baik, rasio derajat desentralisasi fiskal sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat tinggi. Kesimpulan: Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buton tahun 2018 – 2022 masih belum baik. Faktor penghambat kinerja pendapatan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buton, yaitu rendahnya potensi pendapatan asli daerah, kurangnya akurasi database pajak daerah, dan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, yaitu promosi potensi wilayah dan pengembangan fasilitas pajak dan retribusi daerah, terus melakukan validasi database pajak daerah, dan menjalin kolaborasi dengan kejaksaan negeri.