00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193149 20260204125648 0010-0226000233 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI / Muhammad Ammar Andyva Muhammad Ammar Andyva - 13 hlm : Ilust ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17834 Ninuk Triyanti Sumedang : IPDN, 2024 381.185 981 541 381.185 981 541 MUH p - Pedagang Kaki Lima (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi yang menjadi permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di Kota Jambi banyak 2 Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah serta menyebabkan berbagai permasalahan sehingga menyebabkan terganggunya hak pengguna jalan, menjadi faktor kemacetan dan menganggu keindahan kota. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk permasalahan yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, kemudian menemukan hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penanganan permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima. Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Penertiban oleh Retno Widjajanti. Hasil / Temuan : Menunjukkan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan patroli rutin, kegiatan pembinaan dalam bentuk sosialisasi serta tindakan Penertiban. Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan belum memberikan kontribusi yang representatif terkait penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Jambi dikarenakan masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang berlaku. Hambatan yang ditemukan diantaranya adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, Penerapan sanksi yang diberikan belum efektif dan memberikan efek jera, serta terbatasnya kemampuan dan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Kesimpulan : Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yaitu melaksanakan optimalisasi sosialisasi, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Diharapkan upaya yang dilaksanakan tersebut dapat dilaksanakan dan dikembangkan agar dapat terciptanya Kota Jambi yang tertib dari Pedagang Kaki Lima.