00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193165 20260204011910 0010-0226000249 IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. / BAGOES WIROYUDHO BAGOES WIROYUDHO - 15 : ilust ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19915 Wiwit Yuhita Effendi Sumedang : IPDN, 2024 352.145 982 811 352.145 982 811 BA i - Administrasi Pemerintahan Daera Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 mewajibkan kepala daerah menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup capaian kinerja pemerintah daerah serta tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Namun, ditemukan dibeberapa daerah penyusunan laporan hanya sekedar memenuhi tuntutan formalitas kebutuhan pemerintahan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan pemerintahan. Tujuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan implementasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang real selama penelitian, melalui cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan kedalam analisis dan pendekatan induktif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo masih terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan yang berasal dari perangkat daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi George Edwards III (1980) dalam Erwan Agus Purwanto (2012) dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan dengan baik oleh bagian tata pemerintahan dan kerjasama. Namun, masih terdapat hambatan yang menghambat penyusunan laporan yang berasal dari perangkat daerah, seperti terlambatnya dan ketidaksesuaian data yang diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo.