00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193175 20260204013355 0010-0226000259 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / Rizki Purnama Ramdani Rizki Purnama Ramdani - 18 : ilust ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19132 Suripto Sumedang : IPDN, 2024 352.345 986 352.345 986 RIZ i - Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masih belum optimal karena kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang masih belum memadai. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengetahui serta menganalisa upaya yang perlu dilakukan guna mengatasi faktor-faktor penghambat pada ImpIementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aspek yang dilihat berdasarkan dari teori Purwanto dan Sulistyastuti (2012:85) faktor penentu dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara , observasi dan dokumentasi.Hasil: ImpIementasi Kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan masih adanya kendala atau hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu kurangnya fasilitas, jumlah pegawai , sosialisasi kebijakan dan alokasi anggaran. DaIam menghadapi kendala dan hambatan tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan fasilitas seperti laptop dan komputer, jumlah pegawai, sosialisai kebijakan dengan mengikut sertakan dari pemerintaha terbawah yaitu pemerintah desa dan dukungan alokasi anggaran sehingga ImpIementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut dapat terlaksana dengan optimal.