00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193182 20260204014623 0010-0226000266 BUDAYA POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG / MUHAMMAD RIZALDY MUHAMMAD RIZALDY - 10 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19446 Ani Martini Sumedang : IPDN, 2024 320.598 391 1 320.598 391 1 MUH b - Politik Permasalahan dalam penelitian adalah partisipasi politik Kelurahan Karang Anyar Pantai yang paling rendah diantara kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan tidak mencapai target tingkat partisipasi politik yang ditetapkan oleh KPU. Kajian budaya politik menggunakan teori Gabriel Almond dan Sydney Verba, dalam penelitian ini fokus terhadap pola orientasi politik, tipe budaya politik, dan faktor yang mempengaruhi. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe budaya politik serta, faktor yang mempempengaruhi budaya politik masyarakat Kelurahan Karang Anyar Pantai. Metode: Pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Instrumen penelitian wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang nantinya akan menjawab rekomendasi dan solusi dari hasil data dan analisis yang diperoleh melalui jawaban informan. Adapun, dokumentasi digunakan untuk mendukung validitas pelaksanaan penelitian. Dengan teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau validasi. Instrumen penelitian. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Karang Anyar Pantai memiliki tipe budaya politik subjek atau kaula. Kesimpulan: Masyarakat Kelurahan Karang Anyar Pantai memiliki tipe budaya politik subjek atau kaula serta, faktor yang mempengaruhi yaitu preferensi memilih yang didasarkan pada relasi personal, preferensi untuk menghasilkan pendapatan dari pekerjaan mereka lebih utamakan daripada partisipasi dalam proses politik, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat