00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193189 20260204015654 0010-0226000273 TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM BUNGA KAMPUNG (BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH : BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG / Saddam Al-Yasri Firstya Saddam Al-Yasri Firstya - 13 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19191 Rosshad Anwar Sumedang : IPDN, 2024 352.150 959 818 42 352.150 959 818 42 SAD t - Pemerintah Daerah Penulis berfokus pada fenomena belum meratanya pelayanan publik akibat luas wilayah dengan penduduk yang padat, pembangunan infrastruktur yang belum optimal serta reformasi birokrasi yang belum terwujud secara signifikan di wilayah Lampung Tengah. Hal ini menjadi tuntutan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk beradaptasi dan merespon dinamika permasalahan pelayanan publik dengan melihat budaya dan kapabilitas melalui penyelenggaraan program Bunga Kampung yang kemudian mengarah kepada perubahan yang positif bagi masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tata kelola Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan program Bunga Kampung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif secara deskriptif dan analisis terhadap tata kelola pemerintahan dinamis menurut Teori Dynamic Governance dari Neo dan Chen (2007). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (13 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terbagi berdasarkan tiga elemen utama Dynamic Governance yakni pada elemen culture, dinamika yang terjadi mengalami pengaruh dari pemerintah pusat, provinsi dan political will kepala daerah dalam hal konsistensi dan berjangka panjang dalam penyelesaian masalah pelayanan publik. Pada elemen capabilities, dinamika yang terjadi melalui proses berpikir ke depan, mengkaji ulang, dan belajar dari pengalaman yang lain. Serta pada elemen change didapati perubahan yang positif serta saran terhadap pengambilan keputusan yang tepat dinilai adaptif oleh peneliti berdasarkan temuan dilapangan. Kesimpulan: Penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait permasalahan pelayanan publik melalui program Bunga Kampung telah menghasilkan perubahan yang positif. Saran dari peneliti terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti melakukan integrasi dengan pemerintah daerah lain untuk bersama mengatasi permasalahan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang keberhasilan program pemerintah, dan meningkatkan kemampuan digital masyarakat secara merata. Maka dari itu, peneliti berharap agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat mengevaluasi dan melaksanakan kembali program ini di periode selanjutnya dengan berbagai inovasi guna memberikan kebermanfaatan lebih luas bagi masyarakat dengan mempertimbangkan hasil pada elemen change.