00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193229 20260204093737 0010-0226000313 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM EKONOMI KREATIF PENGEMBANGAN UMKM PADA DESA WISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT / Theresya Wulandani Putri Theresya Wulandani Putri 21 : illus http://eprints.ipdn.ac.id/17820/ Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri 362.509 598 651 2 362.509 598 651 2 THE i Layanan Penanggulangan Kemiskinan Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Angka kemiskinan yang tinggi dan semakin bertambah di Kabupaten Lombok Barat . Hingga saat ini kemiskinan masih terbilang tinggi meskipun pemerintah berupaya mengurangi kemiskinan dengan cara menerapakan sejumlah kebijakan yang dapat mengatasi masalah kemiskinan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, juga untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat. Dalam penetuan keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti menggunakan Teori Knill dan Tosun dimana dalam teori tersebut peneliti dapat mengukur keberhasilan implementasi melihat dari ketepatan, instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, kapasitas administrasi dan penerimaan sosial. Metode : Dalam penelitian ini diggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik anlisis data yang dibantu software Nvivo untuk mengolah datanya.Hasil penelitian : Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Beberapa faktor pendorong yaitu koordinasi pemerintahan, ekonomi kreatif berbasis aplikasi, pemberdayaan masyarakat dan potensi UMKM. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu proses produksi dan distribusi, mindset masyarakat, pemahaman teknologi, penyebab kemiskinan lain seperti kurangnya lapangan pekerjaan, legalitas , kurangnya SDM, dan kelembagaan. Kesimpulan : Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan telah terlaksana dengan baik yang ditujukan dengan terlaksananya program sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan impelementasi kebijakan.