00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193243 20260205120613 0010-0226000327 LITERASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG (MONEY POLITICS) DI KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG / Annisa Nur Syafitri Annisa Nur Syafitri - 13 hlm : ILUS ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17441 Astika Ummy Athahirah Sumedang : IPDN, 2024 324.759 816 321 324.759 816 321 ANN l - Pendidikan Politik Tingginya angka politik uang pada tahun 2019 di Kabupaten Bangka Selatan, berpengaruh terhadap meningkatnya kerawanan politik uang di masa pemilu 2024 nanti. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Bawaslu yang berkaca pada Pemilu 2019, Badan pengawasan pemilihan Umum menyatakan Kabupaten Bangka Selatan masuk kedalam peringkat 20 besar daerah yang rawan politik uang (money politics) yang mengisi kedudukan di urutan ke 18 se-Indonesia pada Pemilu 2024 dan menempati urutan kedua politik uang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Literasi Politik dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memperoleh gambaran mengenai upaya yang diperlukan untuk peningkatan literasi politik masyarakat dalam mencegah politik uang (money politics). Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Literasi Politik dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memperoleh gambaran mengenai upaya yang diperlukan untuk peningkatan literasi politik masyarakat dalam mencegah politik uang (money politics). Hasil/TemuanHasil penelitian menunjukan bahwa Literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan masih belum cukup dan sangat mengkhawatirkan karena dari hasil wawancara menyatakan minimnya pengetahuan masyarakat terkait struktur pemerintahan, rendahnya minat terhadap berita dan isu politik serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait politik uang dan implikasinya terhadap demokrasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di kabupaten Bangka Selatan diperlukan langkah yang dierlukan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Peneliti menyarakan bahwa kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan dalam meningkatkan literasi politik dalam pencegahan politik uang.