00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193264 20260205092159 0010-0226000348 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : - / Wisnu Jabarul Hakim Wisnu Jabarul Hakim - 12 : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19826 Fitri Yul Dewi Marta Sumedang : IPDN, 2024 336.013 598 522 2 336.013 598 522 2 WIS i - Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon dengan dasar penerapan SIPD belum optimal dijalankan oleh pegawai/SDM dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah kemudian adanya keterbatasan informasi atau pengetahuan dalam menjalankan aplikasi tersebut yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kinerja keuangan daerah di Kota Ambon. Implementasi SIPD ini dilakukan sebagai respon terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam mengelola keuangan daerah. Metode: Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis sesuai model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yang mencakup teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel informan yang relevan dengan penelitian ini. Landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori menurut Laudon dan Laudon dengan 4 dimensi, yaitu organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Ambon telah mematuhi instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi SIPD, namun pelaksanaannya belum maksimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan, dan keterbatasan informasi. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan termasuk sosialisasi aplikasi SIPD dan pemanfaatan aplikasi FMIS sebagai alternatif. Disarankan untuk meningkatkan Bimbingan Teknis (Bimtek), pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, serta penyempurnaan aplikasi SIPD agar fungsinya lebih optimal.