00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193275 20260205094740 0010-0226000359 PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU : (STUDI KASUS PROSTITUSI) / MUHAMMAD IKHSAN RAHMAN MUHAMMAD IKHSAN RAHMAN - 10 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16558 Syaefullah Sumedang : IPDN, 2024 306.745 981 413 1 306.745 981 413 1 MUH p - Prostitusi Penelitian ini berusaha untuk mengupas permasalahan penyakit masyarakat terkhusus pada permasalahan prostitusi yang merajalela dari tahun 2020 hingga 2023 dimana terjadinya peningkatan drastis setelah usai masa pandemi covid-19. Kecamatan Mandau menjadi salah satu kecamatan tertinggi terkait kasus prostitusi dibandingkan dengan kecamatan lainnya sekabupaten Bengkalis. Tujuan : Penelitian ini 2 bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk mekanisme penertiban oleh Satpol PP dalam pelaksaan penertiban prostitusi, faktor pendukung dan penghambat serta apa saja hal yang bisa diupayakan oleh Satpol PP Kecamatan Mandau untuk menurunkan angka kasus prostitusi. Metode : Penelitian ini menggunakan konsep penertiban yang dikemukakan oleh Eviany, E dan Sutiyo (2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta yang terjadi di lapangan dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan data sampel menggunakan Purposive Sampling dan Insidental Sampling. Hasil/Temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penertiban oleh Satpol PP Kecamatan Mandau sudah berjalan dengan baik berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Namun tindak lanjut dari PPNS dan Dinas Sosial tidak ada sehingga berdampak pada tujuan dan harapan menekan angka pelanggaran prostitusi. Kesimpulan : Kesimpulan penelitian ini menunjukkan penertiban oleh Satpol PP Kecamatan Mandau belum maksimal, sebab tidak adanya pembinaan dan rehabilitasi dari pihak PPNS dan Dinas Sosial. Faktor yang menghambat dalam penertiban tersebut adalah pemilik usaha atau tempat penginapan dan hiburan malam tidak kooperatif, tidak adanya fasilitas rumah rehabilitasi bagi para pelaku, pengaruh budaya luar dan ekonomi yang rendah masih menjadi kendala menyadarkan masyarakat terhadap larangan prostitusi.