00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193284 20260205100552 0010-0226000368 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT : (STUDI PKL DI KAWASAN DALEM KAUM) / ADIRA SASKIA DANIYAH ADIRA SASKIA DANIYAH - 9 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17146 Udaya Madjid Sumedang : IPDN, 2024 381.185 982 432 381.185 982 432 ADI p - Pedagang Kaki Lima Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja Kota Bandung 2 khususnya di Jalan Dalam Kaum. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban, terutama karena pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib. Hal ini menyebabkan kemacetan, terganggunya fasilitas umum, dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki karena trotoar digunakan untuk berjualan, meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pedagang kaki lima. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung khususnya di Kawasan Dalem Kaum, faktor-faktor penghambat, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, cara penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Eviany dan Sutiyo (2023) mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung sudah dijalankan tetapi masih belum mencapai hasil yang optimal. Penyebabnya adalah karena adanya faktor-faktor yang menghambat meliputi faktor internal yaitu kurangnya tenaga kerja dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan faktor eksternal yaitu PKL kurang memahami Perda tentang PKL, banyaknya PKL yang berasal dari luar Kota Bandung, dan penyediaan lahan oleh pemerintah yang kurang sesuai. Kesimpulan: Penertiban PKL oleh satuan polisi pamong praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan baik dengan melakukan penertiban langsung dan tidak langsung, peraturan, aparatur penertiban serta ketaatan/kepatuhan sudah dijalankan tetapi masih belum mencapai hasil yang optimal. Adapun upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung dalam mengatasi hambatan penertiban PKL di jalan Dalem Kaum Kota Bandung yaitu sosialisasi kebijakan kepada PKL dan masyarakat, pengaturan ulang lokasi yang disediakan pemerintah, dan kolaborasi dengan pihak terkait.