00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193289 20260205101947 0010-0226000373 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA / Yasmine Naurah Izari Yasmine Naurah Izari 14 : illus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19716 Hari Nur Cahya Murni Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 362.509 598 383 2 362.509 598 383 2 YAS i Layanan Penanggulangan Kemiskinan Latar Belakang: Kemiskinan adalah keadaan di mana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan yakni dengan menerapkan kebijakan PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan 1 2 rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dengan implementasi Kebijakan PKH tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat mendukung penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial serta meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), beserta faktor penghambat, faktor pendukung, dan upaya dalam implementasi Kebijakan tersebut dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode: Metode peneltian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa hasil wawancara, serta dokumen pendukung dan dibuktikan dengan dokumentasi. Hasil: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan PKH dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu mendukung penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta membantu masyarakat miskin yang terdaftar sebagai KPM untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kesimpulan: Implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan baik dan mendukung penanggulangan kemiskinan, dengan enam dimensi menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan ini, termasuk kapabilitas sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, dan dukungan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Hambatan yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian data dan perbedaan kriteria penerima bantuan, yang diatasi melalui pengecekan dan validasi rutin serta kerjasama dengan pendamping sosial PKH.