00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193321 20260205112848 0010-0226000405 EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN KEMISKINAN DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH / Sultan Caesar Sultan Caesar 11 : illus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18396 Nur Ichsan Amin Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 362.509 598 117 2 362.509 598 117 2 SUL e Masalah dan Layanan untuk Orang Miskin Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Program pengendalian kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, program, serta tindakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ada dua program pengendalian kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Langsa yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018, sedangkan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah diatur dalam Permensos No. 20 Tahun 2019. Dalam melakukan kegiatan evaluasi, penulis memperoleh beberapa temuan masalah terhadap optimalisasi pelaksanaan kedua program tersebut, seperti keterbatasan anggaran, format pelaksanaan BPNT yang tidak sesuai prosedur, kurangnya kompetensi staff pelaksana program, sistem penginputan data masyarakat miskin yang belum termutakhir, serta sikap masyarakat yang kurang mendukung. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program pengendalian kemiskinan di Kota Langsa, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kedepannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan program. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, obserbvasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Daniel Stufflebeam yaitu Context, Input, Process, Product. Hasil/Temuan : Berdasarkan hasil penelitian evaluasi yang dilakukan peneliti, ditemukannya beberapa masalah yang cukup signifikan, serta hambatan dalam pelaksanaan teknis PKH dan BPNT. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota langsa kedepannya dalam optimalisasi pelaksanaan PKH dan BPNT di Kota Langsa meliputi beberapa langkah. Pertama, melakukan pendekatan inklusif kepada masyarakat agar bantuan digunakan secara optimal. Kedua, merencanakan perubahan format BPNT dari bantuan tunai menjadi sembako untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, mengevaluasi sistem penginputan data masyarakat miskin untuk memastikan program tepat sasaran dan efektif. Keempat, memanfaatkan fasilitas pendukung program yang ada serta berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan fasilitas guna mendukung pelaksanaan program secara efisien. Kelima, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Langsa untuk menyediakan pelatihan pengembangan kompetensi bagi pelaksana PKH dan BPNT untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulan : Dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh penulis dengan mempedomani teori yanag ada, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Kemiskinan di Kota Langsa belum optimal, masih terdapat beberapa hambatan seperti ketidaksesuain prosedur pelaksanaan, kompetensi yang tidak dimiliki para pelaksana, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung.