00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193333 20260205120854 0010-0226000417 KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN DESA DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI : - / Muhammad Ridwan Pikola Muhammad Ridwan Pikola - 14 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19691 Stenly Ferdinand Pangerapan Sumedang : IPDN, 2024 352.175 982 421 352.175 982 421 MUH k - administrasi desa Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan dengan realitas implementasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi. Khususnya, ditemukan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat masih belum optimal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Tujuan : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Pemerintahan Desa Dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, faktor penghambat pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan serta upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil/Temuan : Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa Dalam mengelola dengan cukup baik walaupun dalam penerapannya masih adanya hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu karena rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pendapatan desa serta kurangnya pelatihan bagi pengelola pendapatan desa. Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis, kinerja pemerintah desa di Kecamatan Babelan menunjukkan pemenuhan indikator produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas, namun masih terdapat kendala dalam prioritas penanganan kemiskinan dan pengangguran, keselarasan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, transparansi informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur dan akses teknologi yang memadai.