00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193339 20260205010549 0010-0226000423 PENERTIBAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG / Muhammad Aditya Kalnopi Muhammad Aditya Kalnopi - 11 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19765 Sumedang : IPDN, 2024 362.959 818 21 362.959 818 21 MUH p - Layanan Sosial Pengemis, Gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) merupakan masalah sosial yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi ini, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya dengan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dimana peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Di Kabupaten Lampung Utara saat ini banyak dijumpai Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Mereka dapat ditemui di kawasan lampu lalu lintas, pertigaan dan perempatan jalan, wisata kuliner, hingga kawasan pemukiman. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban gelandangan, pengemis dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini berdasarkan teori penertiban oleh eva dan sutiyo, proses penertiban terdiri dari tiga tahap, pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan dan terakhir pelaporan. Adapun faktor penghambat penertiban antara lain fasilitas sarana prasarana yang ada kurang memadai, meterbatasan anggaran atau anggaran yang tidak sesuai, minimnya sumber daya manusia (SDM), dan Kurang Kooperatifnya pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Selain itu terdapat upaya penertiban yang dilakukan yaitu untuk mewujudkan serta melakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, melakukan rekayasa pembiayaan operasional, melakukan koordinasi dengan dinas terkait baik antar kota ataupun provinsi, dan melakukan pelatihan seperti bimbingan teknis terhadap anggota Satpol PP. Kesimpulan: Kesimpulan berdasarkan penelitian ini yaitu penertiban belum dilaksanakan dengan baik. saran yang diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih dalam rangka Penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara.