00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193378 20260205020139 0010-0226000462 Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur / Fani Rachmadiyanto Fani Rachmadiyanto - 13 : ilust ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19090 H. Ismunarta Sumedang : IPDN, 2024 352.559 833 2 352.559 833 2 FAN k - Administrasi Properti Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan atas legalitas dari berdirinya suatu bangunan. Pembangunan di Kabupaten Gresik saat ini terus dilakukan dengan pesat sehingga membuat DPMPTSP Kabupaten Gresik melaksanakan pelayanan dalam pengurusan PBG. Sebanyak 829 permohoan pengurusan izin ini, masih 297 yang baru selesai. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di DPMPTSP Kabupaten Gresik. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelayanan PBG menggunakan SIMBG di DPMPTSP Kabupaten Gresik sudah baik, namun belum maksimal karena adanya hambatan. Kesimpulan: Dari lima dimensi dari teori kualitas pelayanan dari Zeithaml, dkk (1990) dalam Hardiyansyah (2011), yang terdiri dari lima dimensi, yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati sudah dalam kategori baik, tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan pada dimensi jaminan ketepatan waktu dimana penerbitan izinnya melebihi 29 hari. Hal itu disebabkan banyak pemohon atau masyarakat yang persyaratannya kurang dan tidak sesuai dan juga disebabkan karena keterlambatan penerbitan surat rekomendasi dari dinas terkait. Maka dari itu DPMPTSP Kabupaten Gresik terus meningkatkan pendampingan kepada pemohon/masyarakat dengan baik dan memperbaiki koordinasi dengan dinas terkait agar dapat segera menerbitkan surat rekomendasi.