00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193413 20260205024910 0010-0226000497 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA / Sri Meutia Dewi Sri Meutia Dewi 14 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19183 Roslianah Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 338.642 095 981 211 338.642 095 981 211 SRI i Usaha Mikro Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peran penting UMKM dalam memajukan ekonomi Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM menjadi fokus penting bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan ini. Namun, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di tingkat daerah, khususnya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha UMKM dan pemangku kepentingan terkait, serta dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha, ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi, sumber daya telah mencukupi, penempatan pada pelaksana kebijakan tepat sasaran, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi, namun kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sementara faktor penghambat mencakup peningkatan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha. Kesimpulan: Implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Medan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha, ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi, sumber daya telah mencukupi, penempatan pada pelaksana kebijakan tepat sasaran, koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain, kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sementara faktor penghambat mencakup peningkatan harga bahan baku, kurangnya kreativitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih maju dalam mendukung partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.