00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193415 20260205025252 0010-0226000499 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU / Echlesya Lewantaur Echlesya Lewantaur 16 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18531 Sarwani Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 331.137 095 985 222 331.137 095 985 222 ECH i Program Penanggulangan Pengangguran Permasalahan (GAP): Kota Ambon adalah ibukota dari Provinsi Maluku yang mana angka penganggurannya mengalami peningkatan setiap tahun dan disebabkan oleh ketidakmampuan para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, karena sebagian besar pencari kerja memiliki pendidikan yang relatif rendah serta minimnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki sehingga para pencari kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi yang di butuhkan perusahan juga terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini mendorong perlunya pemerintah Kota Ambon mengimplementasikan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran yang ada. Tujuan: Tujuan penelitian ini yakni mengetahui implementasi peraturan daerah penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Ambon, faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan implementasi kebijakan serta upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dalam menghadapi permasalahan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Daerah Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena tujuan yang diharapkan belum tercapai yakni belum mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Ambon. Kesimpulan: Akan tetapi dalam implementasi kebijakan daerah penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu dilakukan upaya yaitu peningkatan sumber daya manusia dan penguatan dan pengadaan sarana dan prasarana balai latihan kerja.