<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001193418</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260205025738</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0226000502</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">COLLABIRATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT /</subfield>
      <subfield code="c">Denta Aura Kusuma</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Denta Aura Kusuma</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">13 :</subfield>
      <subfield code="b">ilus</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17130</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Serly Wulandari</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Sumedang :</subfield>
      <subfield code="b">Institut Pemerintahan Dalam Negeri,</subfield>
      <subfield code="c">2024</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">352.340 959 832 22</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">352.340 959 832 22 DEN c</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Kebijakan Pemerintah dalam Administrasi</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk&#13;
mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan&#13;
tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Namun&#13;
adanya data yang tumpang tindih serta aplikasi/website yang tidak terintegrasi menjadi&#13;
permasalahan penyelenggaraan kolaborasi Satu Data di Kabupaten Mempawah. Tujuan:&#13;
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance, faktor penghambat serta&#13;
upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan collaborative governance dalam&#13;
penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mempawah. Metode: Metode yang&#13;
digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pisau analisis yang&#13;
digunakan ialah teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) dengan dimensi&#13;
kodisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Teknik&#13;
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumentasi yang&#13;
terkait dengan penelitian. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan dari dimensi Kondisi Awal&#13;
(starting condition), sarana dan prasarana di bagian pengelola data belum ideal khususnya&#13;
server, belum adanya insentif yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat&#13;
dalam kolaborasi serta belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk melakukan kolaborasi.&#13;
Dimensi Desain Kelembagaan seluruh indikator telah tersedia. Dimensi kepemimpinan&#13;
fasilitatif, kurangnya koordinasi antara produsen data dan pembina data, kegiatan pelatihan&#13;
maupun bimbingan masih terbatas. Serta dimensi Proses Kolaboratif, data yang terkumpul&#13;
belum sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan. Kesimpulan:&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative governance dalam penyelenggaraan Satu&#13;
Data Indonesia di Kabupaten Mempawah sudah berjalan namun belum optimal.</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
