<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001193443</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260206084705</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0226000527</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :</subfield>
      <subfield code="b">- /</subfield>
      <subfield code="c">Yunisa Rahma Arifiyanti</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Yunisa Rahma Arifiyanti</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="250" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">-</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">12 :</subfield>
      <subfield code="b">Ilust. ;</subfield>
      <subfield code="c">-</subfield>
      <subfield code="e">-</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17925</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Komedi</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Sumedang :</subfield>
      <subfield code="b">IPDN,</subfield>
      <subfield code="c">2024</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">336.025 983 811</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">336.025 983 811 YUN p</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="020" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">-</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Pendapatan Asli Daerah</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Penulis berfokus pada permasalahan bahwa di balik Laporan&#13;
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan yang berlabelkan opini Wajar Tanpa&#13;
Pengecualian (WTP) selama 3 tahun terakhir, nyatanya masih menyimpan beberapa temuan yang&#13;
signifikan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan namun tidak mempengaruhi&#13;
kewajaran atas penyajian LKPDnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah&#13;
penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan&#13;
pemerintah daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan seberapa besar pengaruhnya.&#13;
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial&#13;
yang dibantu dengan aplikasi SPSS 27.0 untuk menjawab rumusan masalah dengan teknik&#13;
pengumpulan data berupa pemberian kuesioner penelitian yang merupakan hasil penjabaran dari&#13;
operasionalisasi variabel X dan Y terhadap 89 responden yang mewakili populasi penelitian dan juga&#13;
didukung dengan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil analisis inferensial melalui uji&#13;
regresi linear sederhana dan uji hipotesis T, variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)&#13;
berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Kota&#13;
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan t hitung dari variabel X&#13;
menunjukkan nilai yang lebih besar dari &gt; t tabel (10.172 &gt; 1.988), dan dinyatakan melalui persamaan&#13;
Y = 24,582 + 0.713X. yang berarti setiap adanya perubahan pada variabel bebas, maka akan terjadi&#13;
perubahan pada variabel terikat pula. Hal ini menunjukkan jika semakin taat Standar Akuntansi&#13;
Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka&#13;
laporan keuangan tersebut menjadi semakin berkualitas. Kesimpulan: Penerapan standar akuntansi&#13;
pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan&#13;
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 54,3%, sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel&#13;
lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah&#13;
Kota Balikpapan terkhusus Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi sekaligus&#13;
PPKD yang berwenang untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi untuk&#13;
mempertahankan atau meningkatkan lagi kompetensi serta pemahamannya mengenai penerapan&#13;
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah&#13;
dan lebih memperhatikan kebijakan akuntansi yang berlaku agar dapat mempertahankan opini Wajar&#13;
Tanpa Pengecualian (WTP) dan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, efektif,&#13;
efisien, transparan, dan akuntabel.</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
