00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193460 20260206090308 0010-0226000544 PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH OLEH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT : - / Wiken Yolanda Wiken Yolanda - 13 : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17504 Tumija Sumedang : IPDN, 2024 336. 598 243 2 336. 598 243 2 WIK p - Administrasi Keuangan Pemerintah Mayoritas aset tanah milik pemerintah Kota Bandung sudah bersetifikat, namun masih terdapat beberapa aset yang belum bersertifikat. Terhadap aset tanah yang 2 belum bersertifikat pemerintah Kota Bandung terus melakukan pendampingan tata kelola aset aset terutama pada pengamanan aset tanah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan dalam pengamanan aset tanah serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan lima informan, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian, pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung sudah terlaksana. Namun, masih terdapat dua indikator dari pengaman aset tanah yang belum terlaksana yaitu indikator melakukan penjagaan dan indikator Upaya hukum terhadap aset yang sudah bersertifikat namun belum atas Pemerintah Daerah. Kesimpulan: Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung dalam pengamanan aset tanah seperti pengamanan fisik, pengamanan administrasi serta pengamanan hukum masih terdapat beberapa hambatan. Maka dari itu, penulis memberikan saran yaitu memaksimalkan pembuatan sertifikat dengan dana terbatas sehingga dapat memaksimalkan fungsi pengamanan administrasi, segera melengkapi dokumen aset tanah yang hilang, membentuk Tim Musyawarah guna melakukan musyawarah dengan pihak yang bersangkutan guna melakukan inventarisasi kembali agar data yang tercatat dalam Kartu Identitas Barang A (KIB A) sesuai dengan kondisi sebenarnya.