00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193461 20260206090434 0010-0226000545 KOLABORASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDENGAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKATDALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU / MANUHUTU, RYANDO NOEL MANUHUTU, RYANDO NOEL - 13 hlm : Ilust ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18517 Florianus Aser Sumedang : IPDN, 2024 363.235 985 222 363.235 985 222 MA k - Pencegahan kejahatan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginyapotensigangguan keamanan dan ketertiban Umum di Kota ambon, serta belumoptimalnya kerjasamaantara badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakatdalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon. Tujuan : Tujuan dari penelitianiniadalah untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon, serta menjelaskan faktor pendorongdan Penghambat dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon. Metode : Penelitianinimenggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis serta menggambarkanjalannyakolaborasi menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash. Pengumpulandata dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Faktadilapangan menunjukan bahwa kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan politikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Ambon belum berjalan dengan optimal, adapundalam penylenggaraan kewaspadaan dini terdapat agen kesbangpol yang di bentuk untukmembantupemerintah dalam mencari informasi dilapangan ,di lain sisi fungsi Satlinmas dalampenyelenggaraan kewaspadaan dini tidak berjalan dan pembentukan ForumKewaspadaanDiniMasyarakat baru dibentuk pada tingkat kota dan belum sampai pada tingkat kecamatandandesa/kelurahan. Kesimpulan : Kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa Dan PolitikdenganForum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum berjalan dengan optimal hal ini di karenakanpembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru di sahkan pada tahun 2023sehinggapertemuan langsung yang terjadi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik denganForumKewaspadaan Dini Masyarakat baru terjadi 1 (satu) kali dan belum menghasilkan rekomendasikebijakan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.