00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193462 20260206090608 0010-0226000546 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI / Alvi Rahman Nauli Alvi Rahman Nauli 112 : ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19064 Siti Zulaika Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 388.320 959 815 41 388.320 959 815 41 ALV i Layanan Angkutan Truk Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pengangkutan batu bara menimbulkan tantangan yang signifikan di Kota Jambi, yang diperparah oleh infrastruktur dan pengawasan peraturan yang tidak memadai. Karena pengangkutan batu bara seringkali menggunakan jalan umum sebelum rute khusus selesai dibangun, Pemerintah Kota Jambi menghadapi isu-isu kritis dalam manajemen dan kepatuhan lalu lintas. Kebijakan dan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan praktik transportasi dan kerangka kerja peraturan di wilayah tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengaturan Angkutan Batubara di Kota Jambi Provinsi Jambi, yaitu terbentuknya Tim Terpadu Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batubara), adanya teknologi informasi SIMSALABIMDISHUB. Faktor penghambatnya antara lain jumlah dan kualitas personil yang belum memadai, anggaran yang belum memadai, dan kurangnya konsistensi dalam proses implementasi kebijakan baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan batubara. Saran untuk implementasi kebijakan ini adalah peran Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam proses pengaturan dan pengawasan harus dilakukan secara rutin dan setiap hari hingga jalan khusus batubara selesai dibangun, membuat evaluasi prioritas anggaran, perlunya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang melanggar, dan komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan. Kesimpulan: studi ini menemukan bahwa faktor pendukung seperti Tim Terpadu (Batubara) dan SIMSALABIMDISHUB sudah ada, namun tantangan seperti kekurangan personil, keterbatasan anggaran, dan penegakan kebijakan yang tidak konsisten menghambat peraturan transportasi batubara di Kota Jambi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu memprioritaskan evaluasi anggaran dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan industri untuk meningkatkan implementasi kebijakan.