00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193477 20260206091714 0010-0226000561 ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : ANALISIS KEGAGALAN ENDANG KUSUMAWATY DALAM PEMILIHAN WALIKOTA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 / Riyas Adikarya Wisda Riyas Adikarya Wisda - 11 hlm : ILUS ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19494 Endang Try Setyasih Sumedang : IPDN, 2024 328.598 383 1 328.598 383 1 RIY a - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, faktor apa saja yang yang menjadi penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, dan upaya apa yang dilakukan DPRD Kota Samarinda untuk mengatasi faktor penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Samarinda, serta mengetahui dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan DPRD Kota Samarinda dalam mengatasi faktor penghambat penggunaan hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (4 informan), dokumentasi, dan observasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal. Kesimpulan: Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda dalam pembentukan peraturan daerah Kota Samarinda adalah belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi hanya ada 3 (tiga) dimensi yang berjalan dengan baik, sedangkan 3 (tiga) dimensi lainnya masih kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Dimensi yang kurang optimal, yaitu dimensi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, dan sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana