00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193498 20260206093948 0010-0226000582 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA / TANJUNG, KSATRIA DEO TANJUNG, KSATRIA DEO - 10 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19199 Wiredarme Sumedang : IPDN, 2024 381.185 985 423 381.185 985 423 TAN p - Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima atau sering disebut (PKL) merupakan serangkaian kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat ataupun organisasi yang berupa berjualan atau berniaga menggunakan gerobak. Banyak dari para PKL ini yang melakukan kegiatan berniaga nya dengan menempati tempat-tempat yang tidak seharusnya di gunakan oleh para PKL. Salah satunya yakni PKL di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dianggap sebagai salah satu faktor pengganggu arus lalu lintas serta juga menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dari Satpol PP selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya- upaya pendukung yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Retno Widjadjanti (2000) megenai penertiban pedagang kaki lima di Kota Ternate sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang belum ada, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima, kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun cara yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti mengupayakan persediaan lahan bagi para Pedagang Kaki Lima, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yakni penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ternate dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kebijakan yang dibuat pemerintah sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tindakan yang masih belum sesuai.