00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193519 20260206095437 0010-0226000603 OPTIMALISASI PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN : - / Raynhard Surya Ratu Raynhard Surya Ratu - 12 : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19703 Haromin Sumedang : IPDN, 2024 352150 959 847 22 352150 959 847 22 RAY o - Administrasi Daerah Indonesia Dalam era digitalisasi seperti saat ini, tentunya perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, tidak terkecuali pada bidang pemerintahan. Peran sistem informasi saat ini sangat penting untuk mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah karena sangat memudahkan setiap penggunanya untuk melaporkan pendapatan daerahnya dan juga akan dengan mudah dipantau oleh pemerintah pusat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara kepada informan dan dokumentasi dengan teknik Purposive Sampling. Adapun juga terdapat 10 indikator yang dimuat dari 4 dimensi, yaitu Organisasi, Manajemen, Teknologi, dan Keahlian. Hasil: Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kota Palopo telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi untuk mengoptimalkan pelaporan pendapatan daerah, walaupun pada beberapa titik masih terdapat masalah yang harus dihadapi dan diatasi oleh BPKAD Kota Palopo sendiri bahkan Kementrian Dalam Negeri. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman bendahara penerima. Oleh karena itu, diperlukan adanya bimbingan dan pemahaman yang lebih terkait dengan pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dalam pelaksanaan pelaporan itu sendiri nantinya dapat berjalan secara optimal.