00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193525 20260206095856 0010-0226000609 TATA KELOLA DOMAIN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INDEKS SPBE KOTA PANGKALPINANG : - / Rania Oktarinasari Rania Oktarinasari - 15 hlm : Ilus ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17601 Etin Indrayani Sumedang : IPDN, 2024 352.150 959 812 52 352.150 959 812 52 RAN t - Administrasi Pemerintahan Daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 mendapatkan indeks terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indeks 2,10 sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada Indeks SPBE tahun 2022 menjadi 2,22 atau terendah ke-2 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyebab rendahnya indeks SPBE disebabkan domain manajemen SPBE. Tujuan: untuk mengetahui tata kelola domain manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyebab rendahnya nilai indeks SPBE,upaya Diskominfo dalam meningkatkan nilai indeks SPBE. Metode: Penelitian yang dilakukan berlokus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teori yang digunakan yaitu domain manajemen SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penggambaran kesimpulan Hasil/Temuan: Pemerintah Kota Pangkalpinang masuk dalam penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, perlu dibuat SOP standar keamanan informasi, membuat SOP Pengelolaan data dan alternatif solusi menyikapi data berbentuk non-digital, membuat masterplan infrastruktur standarisasi dan SOP asetk TIK, perencanaan pengadaan serta peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, peningkatan pengetahuan bagi aparatur yang mempunyai mendukung pemerintah digital, membutuhkan suatu rangkaian proses bertahap dan terjadinya kesenjangan teknologi dengan pengetahuan dan kemampuan pengguna SPBE, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dalam pembuatan baru ataupun peningkatan sistem atau aplikasi yang sudah ada. Pelaksanaan audit infrastruktur dilakukan pendataan infrastruktur TIK serta monitoring dan evaluasi, pelaksanaan audit aplikasi diperlukannya kerjasama dengan pihak ke-tiga serta melakukan audit keamanan SPBE dengan pihak ke-tiga dengan standar yang telah ditetapkan ISO SMKI untuk mendapatkan hasil audit terperinci dan detail untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan selanjutnya. Kesimpulan: Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang melakukan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, rendahnya nilai indeks SPBE disebabkan belum adanya dasar hukum dan perencanaan SPBE dan keterbatasan kondisi SDM serta anggaran. upaya yang dilakukan yaitu dengan mempersiapkan dan menyelesaikan domain kebijakan indeks SPBE. Saran yang dapat kami berikan yaitu membuat masterplan, SOP, perencanaan kebutuhan SDM hingga peningkatan kompetensi dan kualitas serta pengadaan infrastruktur pendukung melalui masing-masing perangkat daerah.