00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193682 20260209091316 0010-0226000766 KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT / GALUR GUMELAR TITO GALUR GUMELAR TITO - 11 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18933 Dwi Agus Sumarno Sumedang : IPDN, 2024 353.535 982 455 353.535 982 455 GAL k - Kemiskinan Permasalahan : Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan sandang, pangan, papan dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta masyarakat miskin yang tidak berdaya untuk ikut serta dalam Pembangunan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka termasuk bagian dari lima besar kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, Masalah kemiskinan di Kabupaten Majalengka diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan dan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti lahan produksi atau tempat tinggal, modal dan keterampilan. Selain itu, penduduk pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan usaha sendiri. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk megetahui dan menganalisa kordinasi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, (Arikunto, 2006) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakankan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori Koordinasi (Ndraha,2015:297) yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya koordinasi adapun dimensi yang terdapat 6 yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Kordinasi, Kesepakatan dan Komitmen, Insentif Koordinasi, Kompetensi, dan Feedback. Hasil : Kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik , peran Dinas Sosial dalam kordinasi dengan masyarakat belum berjalan dengan baik masih banyak terjadinya penyimpangan antara masingmasing pihak. Kesimpulan : Kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan masalah yang amat perlu diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya pemberian bantuan tunai maupun non tunai, upaya yang dilakukan yaitu Dinas Sosial membentuk tim pengawas Pemerintahan Desa untuk mengawasi jalannya penyelanggaraan pemerintahan