00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193720 20260209100604 0010-0226000804 ANALISIS PROSPEK PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH / Enumbi, Riance Enumbi, Riance - 15 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18538 .Ermaya Suradinata Sumedang : IPDN, 2024 352.33 352.33 ENU a - Badan Usaha Milik Kampung Latar Belakang (GAP): Papua Tengah, meskipun memiliki banyak kekayaan alam yang bernilai ekonomis dan strategis, merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu faktor utama tingginya 2 angka kemiskinan di Papua Tengah adalah pertumbuhan ekonominya yang fluktuatif setiap tahun. Peran pemerintah daerah sangat vital dalam pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan BUMKam dan memberikan dukungan yang diperlukan masyarakat kampung untuk mengelola BUMKam secara efektif. Namun, peran pemerintah daerah dalam pembentukan BUMKam masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pembentukan BUMKam, menganalisis upaya yang telah dilakukan, serta mengeksplorasi prospek pemerintah daerah dalam pembentukan BUMKam. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis ASOCA. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pembentukan BUMKam berasal dari faktor internal dan eksternal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terlatih, regulasi yang tidak memadai, ketidakstabilan politik atau konflik sosial, kurangnya akses dan infrastruktur, serta kurangnya kesadaran dan minat kewirausahaan. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan, upaya tersebut belum berjalan efektif. Kesimpulan: Diperlukan prospek yang lebih baik untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi, stabilitas politik, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran kewirausahaan.