00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193757 20260209015906 0010-0226000841 PENINGKATAN PERAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM / Silaban, Frezy Albertus Silaban, Frezy Albertus 12 hlm : illus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19517 Mohammad Rezza Fahlevvi Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024 658.040 959 814 36 658.040 959 814 36 SI p Manajemen Organisasi Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penerapan GCIO pemerintah di Kota Batam, terdapat beberapa masalah yang umum ditemui, seperti pengambilan keputusan tidak didukung oleh data informasi, informasi belum terintegrasi, informasi dan konteks belum diprioritaskan, dan belum adanya koordinator bidang informasi di instansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan peran Government Chief Information Officer (GCIO) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, terutama pada faktor pendukung dan tantangannya. Tujuan: Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Government Chief Information Officer (GCIO) di Kota Batam sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya, serta mendeskripsikan peluang dan kelemahan dari peran Government Chief Information Officer (GCIO). Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian utama dengan teori peran Government Chief Information Officer (GCIO) sebagai Grand Theory (Supangkat, 2008). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang berkompeten (purposive sampling). Setelah itu, data-data tersebut dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil/Temuan: Bahwa yang berperan sebagai Government Chief Information Officer (GCIO) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Batam No. 40/2021. Kesimpulan: Peran Government Chief Information Officer (GCIO) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah terlaksana dengan baik, adapun peluang dan tantangan yang harus diperhatikan lebih lanjut, terutama pada peraturan perundang-undangan dan fasilitas.