00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193758 20260209020258 0010-0226000842 PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI SEPADAN JALAN DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN / Sandi lukman hakim Sandi lukman hakim - 10 hlm : Ilust ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14579 Baiq Aprimawati Sumedang : IPDN, 2023 352.150 959 823 31 352.150 959 823 31 SAN p - Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD atau organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana memiliki tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Tujuan: Tujuan yang hendak dicapaidalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Serang, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya, serta mendeskripsikan dan menganalisisupaya-upaya yang untuk mengatasi hambatannya. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori penertiban menurut Retno Widjajanti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Serang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Hasil/Temuan: Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) kurangnya personil, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, 3) terbatasnya ketersediaan anggaran, 4) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu, 1) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, 2) terjalinnya komunikasi dan koordinasi yangbaik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang. Direkomendasikan agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanki yang tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dandibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kabupaten Serang dapat dipantau dengan mudah. Kesimpulan: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Serang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).