00000nam 2200000 4500 INLIS000000001193800 20260210090123 0010-0226000884 REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD) PROVINSI SUMATERA SELATAN / RICO VALERI ADITYA NARAYAN RICO VALERI ADITYA NARAYAN - 13 hlm : - ; - - http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19470 Fernandes Simangunsong Sumedang : IPDN, 2024 352.359 816 1 352.359 816 1 RIC r - Reformasi Birokrasi Latar Belakang (GAP): Reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia daerah, reformasi yang efektif dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat pemerintah. Penelitian ini berfokus pada reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan untuk mengevaluasi upaya reformasi yang sedang berlangsung, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta mengusulkan solusi untuk mengatasi hambatan dalam proses reformasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat reformasi serta mengusulkan strategi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan didasarkan pada teori reformasi birokrasi dari Fernandes Simangunsong, yang menelaah lima elemen kunci: merancang ulang layanan publik secara radikal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya, merestrukturisasi pendekatan pemerintah dalam mengelola keuangan publik, serta memperkuat kepemimpinan fungsional dan kemampuan di seluruh pemerintah. Hasil/Temuan: Penelitian di lapangan menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik. Namun, proses reformasi membutuhkan komitmen serius dan upaya konsisten dari pemerintah provinsi. BPSDMD diharapkan dapat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perannya dalam mengembangkan sumber daya manusia aparatur Provinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan: Reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang positif namun memerlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilannya. BPSDMD harus meningkatkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang didedikasikan untuk pengembangan sumber daya manusia.